Produk Hukum

-    Perempuan masuk kedalam kategori yang rentan mengalami kekerasan sehingga diperlukan upaya perlindungan yang optimal sebab perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

-      Dasar Hukum Undang – Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 1984; UU No.39 Tahun 1999; UU No.20 Tahun 1999; UU No.1 Tahun 2000; UU No.1 Tahun 2001; UU No.13 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2004; UU No.13 Tahun 2006; UU No.21 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.27 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.11 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2002; UU No.8 Tahun 2016; PP No.4 Tahun 2006; PP No.9 Tahun 2008; PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No.2 Tahun 2008; PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No.3 Tahun 2008; PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No.5 Tahun 2010; PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No.2 Tahun 2011; PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No.19 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No.6 Tahun 2015; PERMENSOS No.30/Huk; PERDA PROV. JABAR No.5 Tahun 2006; PERDA PROV. JABAR No.3 Tahun 2008; PERDA Kota Cimahi No.18 Tahun 2012.

-          Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Asas dan Tujuan. Ruang lingkup perlindungan perempuan dan anak. Jenis bentuk kekerasan. Hak korban kekerasan. Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap aperempuan dan anak korban yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah; Masyarakat; Keluarga dan Orang Tua. Penyelenggaraan erlindungan dengan dibentuknya P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemeritah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

-     Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juni 2018

-      Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.