1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan, Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019 tentang standarisasi  Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

5. Peraturan Wali Kota Cimahi nomor 8 tahun 2010 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum di Kota Cimahi