Provinsi Jawa Barat Meraih Penghargaan JDIH Terbaik I Tingkat Provinsi
04 January 2019 15:00:00
 
Provinsi Jawa Barat Meraih Penghargaan JDIH Terbaik I Tingkat Provinsi
 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 , kembali menorehkan prestasi sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik 1 Tingkat Provinsi. Prestasi ini diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selaku Pusat JDIHN, kepada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat atas kinerjanya dalam memberikan perhatian, dukungan, peningkatan pengelolaan dan memajukan JDIH baik sebagai pusat di provinsi maupun bagi anggota-anggotanya di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penghargaan JDIH Terbaik 2018 berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala BPHN Prof R. Benny Riyanto kepada Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Ibu Hj. Eny Heryani, SH., MH., Senin (10/12) malam di Hotel Swiss Bell – Jakarta Pusat. Tahun 2018 ini,  Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM kepada 12 (dua belas) Anggota JDIH Terbaik untuk berbagai kategori yaitu:

Kategori Instansi Pusat:

1.    Kementerian Keuangan

2.    Badan Pemeriksa Keuangan

3.    Kementerian Ketenagakerjaan

Kategori Pemerintah Provinsi:

1.    Pemerintah Provinsi Jawa Barat

2.    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

3.    Pemerintah Provinsi Bali

Kategori Pemerintah Kabupaten:

1.    Pemerintah Kabupaten Tuban

2.    Pemerintah Kabupaten Sleman

3.    Pemerintah Kabupaten Batang

Kategori Pemerintah Kota:

1.    Pemerintah Kota Surakarta

2.    Pemerintah Kota Sukabumi

3.    Pemerintah Kota Bandung

Keberadaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012  agar memudahkan akses terhadap dokumentasi dan informasi hukum sehingga terciptanya kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas  penyelenggaraan kepemerintahan.

Dengan kemudahan akses informasi hukum dapat meningkatkan pengetahuan hukum bagi para aparatur negara, penegak hukum, kalangan akademisi dan berbagai profesi hukum lainnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesadaaran dan ketaatan terhadap hukum. Penyedia dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat juga merupakan faktor penting dalam pembentukan dan pembangunan hukum.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam Rapat Koordinasi Penataan Regulasi yang digelar BPHN mengatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait dengan regulasi nasional, yakni 1) Terlalu banyak regulasi (hyper-regulation); 2) Saling tertentangan; 3) Tumpang tindih (overlapping); 4) Multitafsir; 5) Tidak taat asas (inconsistency); 6) Tidak efektif; 7) Menciptakan beban yang tidak perlu; dan 8) Menciptakan Ekonomi Biaya Tinggi (high-cost economy).

Untuk mengatasi permasalahan regulasi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan tegas mengatakan, penataan regulasi harus menjadi prioritas reformasi hukum. Melalui Reformasi Hukum Jilid II dicanangkan Agenda Penataan Regulasi yang mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: 1) Penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan; 2) Evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan; 3) Pembuatan database peraturan perundang-undangan yang terintegrasi.

Penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan, tidak mungkin berjalan dengan baik dan lancar apabila dokumen hukum yang dibutuhkan masih sulit dicari (searching) atau ditemukan kembali (retrieval). Upaya penataan regulasi harus didukung dengan dokumen hukum yang lengkap.

sumber :http://jdih.jabarprov.go.id/page/info/berita_detail/320

 
Ikuti kami di
 
 
Cari Peraturan Daerah
Nomor Peraturan
 
Kategori
 
Tahun
 
 
Arsip
 
Berita Populer
04 October 2018 09:27

CIMAHI - Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum di Kelurahan Melong dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 pada pukul 09.00 s.d 12.00 WIB bertempat di Aula Kelurahan Melong Kota Cimahi. Materi yang diberikan

04 October 2018 09:31

CIMAHI - Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 pada pukul 09.00 s.d 12.00 WIB bertemp

04 October 2018 10:04

Cimahi - Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum  kepada siswa SMK I Sangkuriang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 pada pukul 09.00 s.d 12.00 WIB bertempat di Aula SMK I Sangkuriang Kota Cimahi  Jl. Sa

20 December 2018 17:14

CIMAHI - Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum di Kelurahan Cigugur Tengah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 pada pukul 09.00 s.d 12.00 WIB bertempat di Aula Kelurahan Cigugur Tengah Kota Cimahi. Mat

 
 
STATISTIK PENGUNJUNG
KONTAK KAMI
Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Blok Jati Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Gedung B Lt. III

email: madali.dadi80@gmail.com

PETA LOKASI